YEM DI
ABIJAN PANTAI GADING – AFRIKA
Sudah beberapa tahun terakhir, YEM menjadi mata uang resmi yang bisa di pergunakan untuk bertransaksi, jual beli di Pantai Gading- Afrika Barat. Banyak toko kebutuhan sehari-hari sampai Mobil-Motor dan Hotel di ABIJAN- Ibukota Pantai Gading, bertransaksi menggunakan YEM.
CTT; N.KUKUH 4SEPT23
Abidjan (/ˌæbɪˈdʒɑːn/ ab-ih-jahn, bahasa Prancis: [abidʒɑ̃]; N’ko: ߊߓߌߖߊ߲߬) adalah kota terbesar sekaligus pusat
ekonomi di Pantai Gading. Menurut sensus tahun 2021,
terdapat 6,3 juta penduduk yang menghuni Abijan, dan merupakan 21,5 persen dari
keseluruhan populasi negara, menjadikannya kota terpadat keenam di Afrika,
setelah Lagos, Kairo, Kinshasa, Dar es Salaam, dan Johannesburg. Terdapat persimpangan budaya Afrika Barat, membuat Abidjan dikenal dengan
tingkat industrialisasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini juga merupakan
salah satu kota berbahasa Prancis terpadat di Afrika.
Abijan
berkembang pesat setelah pembangunan dermaga baru pada tahun 1931, diikuti
dengan penetapannya sebagai ibu kota koloni Prancis pada tahun 1933. Penyelesaian Kanal Vridi pada
tahun 1951 memungkinkan Abidjan menjadi pelabuhan laut. Abidjan tetap menjadi ibu kota
Pantai Gading setelah kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1960. Pada tahun
1983, kota Yamoussoukro ditetapkan sebagai ibu kota
politik resmi Pantai Gading.
Namun,
Abidjan secara resmi ditetapkan sebagai "pusat ekonomi" Pantai
Gading. Banyaknya lembaga politik dan semua kedutaan asing membuat Abidjan tetap
ramai. Distrik Otonom Abidjan, yang meliputi kota dan beberapa pinggirannya,
adalah salah satu dari 14 distrik.
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Abidjan
Bursa
saham utama Pantai Gading dan tujuh negara anggota Union Économique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) lainnya,[catatan 1] Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières (BRVM), terletak di Abidjan.[62] Air Ivoire berkantor pusat
di Abidjan.[63] Sebelum pembubarannya, Air Afrique berkantor pusat di
Abidjan.[64]
Contact us
Abidjan, Cocody
Two Trays 7th Slice
225 05 8529 3031
Inggris Mulai
Terapkan Travel Rule untuk Aset Kripto
Inggris secara resmi
menerapkan Travel Rule untuk aset kripto pada 1 September 2023. Aturan ini
pertama kali diumumkan oleh otoritas keuangan Inggris, Financial Conduct
Authority, pada Kamis (17/8).
Baca Juga: Regulasi Kripto di Inggris Disetujui Raja Charles III
Aturan Travel Rule
mengharuskan penyedia layanan aset virtual (VASP) yang beroperasi di Inggris
untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan berbagi informasi terkait dengan
transaksi aset virtual, pertukaran antara aset virtual dan mata uang fiat,
transfer antar-aset kripto, dan banyak lagi. Data tersebut harus dibagikan
dengan cepat dan aman untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Gambar proses penerapan Travel Rule. Sumber: Notabene.
Melalui aturan Travel
Rule ketika pengguna kripto menerima pembayaran dari luar negeri yang tidak
tunduk pada regulasi Travel Rule, exchange kripto
diharuskan mengevaluasi risiko sebelum mengizinkan akses ke aset kripto. Aturan
ini juga berlaku bagi warga Inggris yang ingin melakukan transaksi kripto ke
luar Inggris.
The
Travel Rule is designed to bring greater transparency to cryptoasset transfers,
making it harder for criminals to use #crypto for illegal activity.https://t.co/kmB6rgMn5e
— Financial Conduct
Authority (@TheFCA) August 17, 2023
Travel Rule ini dibuat
oleh Financial Action Task Force di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Juni 2019.
Inggris meloloskan undang-undang untuk mulai menegakkan Travel Rule pada
Juli 2022.
Inggris juga menegakkan
aturan Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CTF)
pada kegiatan yang dilakukan secara on-chain.
Tanggapan
Soal Travel Rule Kripto di Inggris
Dilansir dari
FinanceFeeds, Aja Heise, Senior Compliance Officer di
XBTO, mengatakan penerapan aturan Travel Rule oleh Inggris ini merupakan
langkah maju untuk membantu mengatasi pencucian uang, tetapi juga membuat
aturan semakin kompleks yang harus diikuti oleh lembaga.
Heise menekankan
keselarasan dan kejelasan peraturan yang lebih baik terkait hal ini dibutuhkan
secara global dan diperlukan investasi dalam dalam bidang pendidikan,
pendanaan, infrastruktur teknologi, pertumbuhan dan pembangunan ekosistem yang
berkembang.
Sementara itu, Chief Marketing Officer Chanalysis, Ian
Andrews mengatakan, koordinasi pertukaran
informasi antara penyedia layanan aset virtual (VASP) yang beroperasi lintas
batas akan menjadi sebuah tantangan yang cukup kompleks untuk diatasi,
khususnya pada tahap awal.
Baca
Juga: Binance Mulai Tinggalkan Pasar Eropa Usai Aturan Ini Disahkan!
Negara yang Sudah
Terapkan Travel Rule
Negara lainnya yang
telah menerapkan aturan Travel Rule diantaranya adalah Amerika Serikat (AS),
Jerman, Jepang, Singapura, Swiss, Kanada, Afrika Selatan, Belanda, dan Estonia.
Di sisi lain, masih
banyak yang belum menerapakan Travel Rule ini. Pada Maret 2022, hasil survei
yang dilakukan oleh FATF menunjukkan bahwa hanya 29 dari 98
yurisdiksi pada waktu itu yang memenuhi persyaratan yang diperlukan
sebagai bagian dari aturan perjalanan, dan sebagian kecil dari yurisdiksi
tersebut baru mulai mengimplementasikannya.
Pada tanggal 23 Juni, Financial Action Task Force (FATF) memanggil negara-negara anggota karena
ketidakmampuan mereka dalam menerapkan aturan dengan cukup baik.
Hal ini terjadi setelah
survei menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari negara-negara tersebut tidak
melakukan tindakan apa pun untuk menjalankan aturan tersebut.
https://coinvestasi.com/berita/inggris-mulai-terapkan-travel-rule-untuk-aset-kripto
Nah di negara Inggris SDH secara resmi menerapkan
travel rule atau aturan ttg aset cryptonya ..ini negara salah satu disebut dari
7 negara maju di dunia SDH mengadopsi segera akan di susul negara negara lain
...sebagai triger atau pendobrak SDH muncul JD berita hangat dan berita besar
menjanjikan ke DPN...
Regulasi
Kripto di Inggris Disetujui Raja Charles III
Jumat,
30 Juni 2023
Regulasi kripto di
Inggris, yang dikenal dengan nama RUU Financial Services and Market Bills,
telah mendapat persetujuan dari majelis tinggi parlemen dan pihak kerajaan.
RUU Financial Services
and Market Bills telah mendapatkan persetujuan dari House of Lords di Britania
Raya pada Senin (19/6).
Pada minggu berikutnya,
Rabu (28/6), RUU tersebut ditandatangani oleh Raja Charles III. Persetujuan ini
membuat RUU tersebut resmi menjadi undang-undang (UU).
UU baru akan memberikan
Departemen Keuangan, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA), Bank Inggris, dan Regulator
Sistem Pembayaran wewenang untuk menegakkan peraturan terkait bisnis kripto.
Selain itu, UU ini juga mengatasi berbagai masalah yang timbul sebagai dampak
dari Brexit.
Baca
Juga: Anggap Kripto dan NFT Sebagai Aset, Pemerintah
Inggris Susun Regulasi Baru
Pandangan
Pelaku Industri Kripto di UK
Menurut Wakil Kebijakan
dan Strategi Circle, Teana Baker, langkah berikutnya yang harus diambil oleh
parlemen adalah mengikutsertakan stablecoin dan kripto dalam kerangka
peraturan.
1/
🇬🇧 The UK’s Financial
Services & Markets Bill has received Royal Assent, the final step for this
major legislation, which brings #stablecoins into the
regulatory perimeter, designates #crypto as regulated activity
& supervision of #crypto promotionshttps://t.co/wG4D3sgDgz
— Teana Baker-Taylor
(@TeanaTaylor) June 29, 2023
Teana juga
mengungkapkan bahwa HM Treasury, Financial Conduct Authority (FCA), dan Bank
Inggris akan melanjutkan pembahasan dan konsultasi untuk merancang kerangka
peraturan sesuai yang diamanatkan oleh RUU Financial Services and Market Bills.
Dilansir dari Cointelegraph, Sekretaris Ekonomi
untuk Perbendaharaan, Andrew Griffith mengungkapkan bahwa pembuatan aturan
tersebut menjadi prioritas dan rencananya akan diterapkan dalam waktu 12 bulan.
Undang-undang ini
mendorong Inggris untuk menjadi pusat inovasi aset digital dan kripto.
Undang-undang ini juga dapat menarik lebih banyak perusahaan kripto ke Inggris.
Baru-baru ini, perusahaan modal ventura A16Z, Andreessen Horowitz, mengumumkan
kantor barunya di London.
Baca Juga: Binance Mulai Tinggalkan Pasar Eropa
Usai Aturan Ini Disahkan!
Binance Mulai
Tinggalkan Pasar Eropa Usai Aturan Ini Disahkan!
Rabu, 21 Juni 2023
Binance menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan pasar Eropa. Di bulan Juni ini, Binance telah meninggalkan Belanda dan Inggris, kemudian tengah dalam tahap penyelidikan oleh regulator Prancis.
Keluarnya
Binance dari wilayah Eropa ini tak lama setelah peraturan kripto Markets in
Crypto-Assets (MiCA) disahkan di Uni Eropa (UE) pada 31 Mei 2023.
Peraturan tersebut
memuat persyaratan yang menyatakan bahwa setiap transaksi dengan nilai di atas
€1000 antara dompet pribadi dan perusahaan harus dilengkapi dengan data
pelacakan.
Baca
Juga: Binance Kena 13 Tuntutan SEC, CZ Pastikan Dana
Pelanggan Aman
Prancis
Unit Binance di Prancis
sedang diselidiki oleh otoritas lokal atas tuduhan penyediaan layanan
ilegal dan dugaan pencucian uang sejak Jumat (16/6).
Dilansir dari Coindesk, jaksa
penuntut umum Paris mengkonfirmasi bahwa penyelidikan terhadap Binance telah sampai
pada tahap pengajuan ke lembaga pemerintah yang bertugas melawan kejahatan
keuangan, Le Service d’Enquêtes Judiciaires des Finances (SEJF).
CEO Binance Changpeng
Zhao menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan regulator. Ia juga
mengatakan bahwa Binance bukan perusahaan satu-satunya yang ditindak tegas oleh
regulator Prancis.
“Binance France telah
sepenuhnya bekerja sama dalam inspeksi tersebut. Selain itu, Binance bukanlah
satu-satunya perusahaan kripto yang diperiksa, karena bisnis kripto terkenal
lainnya di Paris juga mengalami hal serupa,” ungkap Zhao.
Binance Prancis telah
mendapatkan status sebagai Penyedia Layanan Aset Digital (PSAN) dan terdaftar
di Autorité des Marchés Financiers (AMF) oleh regulator keuangan Prancis.
Belanda
Binance Belanda
mengumumkan akan menghentikan layanannya di Belanda sejak Sabtu (17/6). Pelanggan hanya akan dapat menarik aset dari platform,
sementara itu aktivitas perdagangan dan setoran dihentikan. Hal ini
dikarenakan Binance Belanda gagal mendapatkan lisensi De
Nederlandse Bank (DNB).
Binance mengklaim
pihaknya telah menjalani prosedur pendaftaran lisensi Virtual Asset Service
Provider (VASP) di Belanda. Lisensi VASP adalah izin resmi yang diberikan oleh
otoritas keuangan Belanda kepada penyedia layanan aset virtual. Lisensi ini
menunjukkan bahwa Binance telah memenuhi persyaratan peraturan yang ditetapkan
oleh otoritas yang berwenang.
Juru Bicara DNB, Tobias
Oudejans, menegaskan bahwa DNB tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut
mengenai upaya pendaftaran Binance yang tidak berhasil.
Oudejans menjelaskan
bahwa keterbatasan dalam memberikan rincian tersebut disebabkan oleh
persyaratan hukum yang diatur dalam undang-undang pengawasan.
Binance
sebelumnya dikenai denda sebesar 3,3 juta euro ($3,6 juta) oleh DNB karena
melakukan operasi tanpa izin di Belanda pada Juli 2022.
Inggris
Binance Markets Limited
(BML), yang menjalankan Binance UK telah membatalkan izin bisnisnya dengan
Financial Conduct Authority (FCA).
“Setelah menyelesaikan
pembatalan izin, perusahaan tidak lagi diberi wewenang oleh FCA, tidak ada
entitas lain di Binance Group yang memegang segala bentuk otorisasi atau
pendaftaran Inggris untuk melakukan bisnis yang diatur di Inggris,” kata
regulator keuangan Inggris, mengutip dari Decrypt (21/6).
Sementara itu, Binance
juga telah membatalkan izinnya di Siprus, Juru bicara Binance mengatakan
kepada Decrypt, Binance akan memiliki
lebih sedikit fokus pada pasar Eropa karena diberlakukannya peraturan MiCA.
Baca
Juga: Aset Binance.US Aman dari Pembekuan Usai
Sepakat dengan SEC
Tidak ada komentar:
Posting Komentar